slackjobcards.com, Jakarta — PDI Perjuangan memilih cara lain untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Melalui gagasan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, partai tersebut menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha kecil, warung rakyat, dan pemerintah daerah agar program gizi juga memberi manfaat bagi perekonomian setempat.
Hasto menyampaikan pandangan itu seusai konsolidasi DPD PDIP Lampung pada Jumat (30/10/2026) malam. Ia menilai penyelenggaraan MBG perlu mempertimbangkan karakter setiap wilayah dan tidak semata mengikuti desain yang seragam dari pemerintah pusat.
Konsep MBG yang mengutamakan daerah dan ekonomi rakyat
PDIP melihat kepala daerah punya peran besar agar program berjalan sesuai kebutuhan dan potensi tiap daerah. Warung rakyat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga didorong mengambil bagian dalam penyediaan kebutuhan program.
Pendekatan ini fokus untuk mencukupi gizi masyarakat dan juga mendorong ekonomi di tingkat warga. Ketika usaha lokal ikut terlibat, orang di sekitar bisa langsung menikmati manfaat dari membeli makanan.
“Jadi bukan sebagai satu program yang didesain secara sentralistik, tapi dengan melihat keunikan daerah, melibatkan dengan kepala daerah, dan juga menggunakan warung-warung rakyat,” kata Hasto dalam dokumen sumber.
Hasto menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul dari aspirasi kader yang dihimpun di lapangan. Ia bilang PDIP harus memberi solusi nyata untuk masalah kebijakan publik, bukan sekadar mengkritik saja.
BGN sedang menyiapkan Loka MBG agar bisa digunakan untuk pengadaan bahan pangan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) juga sudah menyiapkan langkah soal rantai pasok bahan pangan untuk MBG. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana pengembangan marketplace bernama Loka MBG guna membantu mencegah monopoli harga bahan baku.
Berdasarkan penjelasan Sudaryono pada Kamis (29/10/2026), pengembangan Loka MBG akan memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SipLah) yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). SipLah sebelumnya digunakan untuk pengadaan berbagai kebutuhan pendidikan.
Keikutsertaan penjual dalam platform tersebut direncanakan dibatasi pada asosiasi dan koperasi petani serta peternak. Cara ini membuat hasil produksi bisa langsung dijual dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
Sudaryono menilai pengaturan pasokan dan harga perlu diperhatikan karena skala kebutuhan program MBG berpotensi memengaruhi pasar bahan pangan. Loka MBG diharapkan mendukung harga yang wajar bagi pembeli sekaligus memberikan akses pasar kepada produsen.
Pelaku lokal harus ikut terlibat. Hal ini menjadi inti dari pembahasan.
Usulan PDIP dan rencana Loka MBG menyoroti aspek berbeda dalam pelaksanaan program yang sama. PDIP melihat pemerintah daerah dan warung rakyat punya peran besar. Sementara itu, BGN menerangkan soal pengadaan yang memakai asosiasi dan koperasi produsen pangan.
Keduanya sama-sama memasukkan pelaku ekonomi lokal ke dalam ekosistem MBG, walaupun cara pelaksanaannya dan wewenangnya tidak sama. Sejauh yang dijelaskan dalam dokumen sumber, gagasan PDIP masih berupa usulan, sedangkan Loka MBG merupakan rencana pengembangan platform pengadaan.
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal membagikan makanan. Program ini juga perlu memperhatikan bagaimana makanan disediakan dan dijalankan. Usaha masyarakat bisa ikut terlibat. Program juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah.
